Mengapa WFH Hanya Menyentuh Permukaan Masalah Hemat Energi? Pandangan Legislator yang Menyoroti Akar Persoalan
Ratna Juwita Sari mengkritisi rencana WFH sebagai solusi hemat energi. Menurutnya, pendekatan harus lebih sistemik, menyasar sektor besar dan transisi energi jangka panjang.
Bayangkan sebuah kota besar di pagi hari. Biasanya, jalanan dipadati kendaraan bermotor, gedung-gedung perkantoran menyala terang sejak subuh, dan konsumsi listrik melonjak drastis. Lalu, sebuah kebijakan work from home (WFH) diterapkan. Sepintas, jalanan sepi, gedung mati. Tapi, apakah itu berarti kita benar-benar berhasil menghemat energi? Atau jangan-jangan, kita hanya memindahkan beban konsumsi dari satu tempat ke tempat lain, sementara akar masalahnya tetap tak tersentuh? Inilah pertanyaan mendasar yang diangkat oleh Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari, dalam menyikapi wacana pemerintah.
Dalam perbincangan yang lebih mendalam, Ratna, yang berasal dari Fraksi PKB, menyampaikan kekhawatirannya. Ia melihat bahwa menjadikan WFH sebagai andalan utama program penghematan energi yang rencananya dimulai April mendatang adalah langkah yang terlalu simplistis. "Ini seperti mengobati demam dengan kompres dingin, tapi mengabaikan infeksi di dalam tubuh," ujarnya dalam sebuah diskusi virtual akhir pekan lalu. Baginya, pendekatan ini berisiko mengalihkan perhatian dari reformasi tata kelola energi yang lebih mendesak dan strategis.
Melihat Lebih Dalam: Di Mana Sebenarnya Energi Terkonsumsi?
Ratna mengajak kita untuk melihat data di balik kebijakan. Ia menyoroti bahwa fokus pada pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) mungkin hanya menyentuh sebagian kecil dari peta konsumsi energi nasional. Menurut analisisnya, sektor-sektor seperti industri manufaktur, transportasi komersial, dan operasional gedung-gedung pemerintah yang tidak efisien justru merupakan pemakan energi terbesar. "Mengubah jam kerja pegawai itu mudah diumumkan, tapi dampak riilnya terhadap neraca energi nasional bisa sangat minimal jika sektor penyumbang emisi dan konsumsi besar dibiarkan business as usual," tegasnya.
Ia memberikan contoh konkret: sebuah audit sederhana di beberapa gedung pemerintah pusat menunjukkan bahwa pemakaian AC dan pencahayaan seringkali tidak dikelola dengan sistem smart energy, berjalan 24 jam meski ruangan kosong. "Memindahkan pegawai ke rumah justru bisa meningkatkan tagihan listrik PLN di tingkat rumah tangga, sementara pemborosan di fasilitas negara tetap berlangsung. Itu namanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan," tambah Ratna dengan nada prihatin.
Konsekuensi Sosio-Ekonomi yang Sering Terlupakan
Selain aspek teknis energi, Ratna juga menekankan dimensi lain yang kerap luput dari perhitungan. Kebijakan WFH skala besar, terutama untuk pelayanan publik, membawa konsekuensi riil. Bagaimana dengan produktivitas kerja kolektif yang membutuhkan interaksi langsung? Bagaimana dengan akses masyarakat, khususnya di daerah yang infrastruktur digitalnya masih terbatas, terhadap layanan publik? "Kebijakan energi tidak boleh mengorbankan kualitas layanan kepada rakyat. Hemat energi ya, tapi hak dasar warga negara untuk dilayani dengan baik juga harus dipenuhi," ujarnya.
Ia juga menyentuh aspek keadilan. Mendorong WFH tanpa disertai kompensasi atau insentif untuk biaya listrik dan internet di rumah dapat memberatkan ekonomi keluarga pegawai. "Ini menjadi beban ganda. Negara ingin hemat, tapi biaya operasional kerja justru dialihkan ke pundak individu. Perlu ada kajian mendalam tentang dampak ekonomi mikro dari kebijakan semacam ini," papar legislator dari PKB tersebut.
Langkah Konstruktif yang Diperlukan: Lebih dari Sekadar Instruksi
Lalu, apa solusi yang ditawarkan? Ratna tidak sekadar mengkritik. Ia mendorong serangkaian langkah yang lebih sistemik dan berjangka panjang. Pertama, ia menekankan pentingnya Audit Energi Nasional yang Komprehensif. "Kita harus punya peta panas (heat map) konsumsi energi. Sektor mana yang boros, di wilayah mana inefisiensi terjadi. Baru dari data itu, kebijakan ditetapkan," jelasnya.
Kedua, percepatan transisi energi harus menjadi tulang punggung strategi. "Fokusnya harus pada bagaimana mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, bukan sekadar mengurangi pemakaian listrik untuk sementara. Dorong investasi dan regulasi untuk energi terbarukan seperti surya dan angin, terutama untuk fasilitas pemerintah dan industri," sarannya.
Ketiga, revitalisasi transportasi massal. Menurut data yang ia rujuk, sektor transportasi menyumbang porsi signifikan dari konsumsi BBM. "Membangun sistem transportasi publik yang andal, nyaman, dan terintegrasi di kota-kota besar akan menghemat energi jauh lebih besar daripada sekadar menyuruh orang kerja dari rumah. Ini solusi yang berkelanjutan dan inklusif," ucap Ratna.
Sebuah Refleksi Akhir: Hemat Energi sebagai Gerakan Budaya, Bukan Sekadar Perintah
Pada akhirnya, pesan Ratna Juwita Sari mengajak kita untuk berefleksi. Kebijakan penghematan energi tidak boleh terjebak pada pencitraan jangka pendek yang instan. Ia harus dimaknai sebagai bagian dari transformasi budaya menuju efisiensi dan kelestarian yang lebih luas. "Ini bukan tentang mematikan lampu kantor selama setahun. Ini tentang membangun sistem yang cerdas, infrastruktur yang efisien, dan mentalitas bangsa yang menghargai setiap kilowatt-hour energi," tandasnya.
Mungkin, inilah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil. Sebelum terburu-buru menerapkan solusi yang terlihat mudah di permukaan, mari kita tanyakan pada diri sendiri: Sudahkah kita menyentuh akar persoalannya? Apakah langkah kita hari ini akan membawa dampak nyata untuk lima atau sepuluh tahun ke depan, atau hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah kebijakan yang reaktif? Seperti yang diingatkan Ratna, masa depan energi Indonesia membutuhkan keberanian untuk melihat lebih dalam, berpikir lebih jauh, dan bertindak lebih sistemik. Bagaimana menurut Anda, sudah siapkah kita untuk perubahan yang sesungguhnya?